Uncategorized

Administrasi Hukum Umum Bagi WNI, Pentingkah?

Bulan Agustus 2016 lalu, masyarakat sempet dikejutkan oleh kasus Gloria Natapradja Hamel. Pasalnya gadis blasteran Prancis- Indonesia itu gugur bertugas menjadi salah satu pasukan pengibar bendera pada HUT RI ke 71. Adapun masalahnya adalah lantaran Gloria memiliki ayah berkebangsaan Perancis. Dengan begitu otomatis kewarganegaraan Gloria sebagai WNA dan bukan WNI. Hal itu dibuktikan dengan paspor Perancis yang dimiliki Gloria. Bukankah salah satu syarat untuk menjadi Paskibraka itu harus berkebangsaan WNI?

Sebenarnya selain Gloria, masih ada beberapa kasus serupa. Sebut saja ada atlet-atlet asing yang mengabdi di tanah Nusantara, kemudian  memilih untuk naturalisasi menjadi WNI. Misalnya paling gress, kisah Otavio Dutra pesepakbola Persebaya yang berdarah Brazil.

Gloria

Masih ada lagi isu kewarganegaraan, belum sebulan sempat ramai di media sosial dan media mainstream, yaitu Benny Wenda, diduga tokoh separatis Papua yang dicabut kewarganegaraannya karena tinggal lebih dari 5 tahun di negara lain tanpa melapor.

Beberapa kasus di atas membuat saya bertanya, sebenarnya bagaimana sih keberadaan kita di negri ini? Ya, tentu saja yang menyangkut masalah kewarganegaraan lho. Apa iya, saya yang lahir dari Bapak Jawa dan Ibu Jawa masih nggak dibilang warga Indonesia? Lantas, bagaimana dengan kasus di atas? Nah, mengenai hal ini sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap taken for granted. Akan tetapi buat sebagian lainnya bisa menjadi isue yang serius bahkan bisa bikin kepala berdenyut.

Contohnya Gloria, yang ibu dan ayahnya beda kewarganegaraan, ternyata ada banyak persyaratan administrasi hukum yang harus dilalui, dari sejak lahir hingga memilih kewarganegaraan di usia 18 tahun.  Mungkin beberapa di antara kita ada yang berpikir bahwa mengurus kewarganegaraan itu mudah. Kita tinggal datang saja ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ). Eh nggak taunya pikiran itu salah atau tidak tepat. Mengurus dokumen kewarganegaraan itu harusnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU ).

Memang sih, sama-sama unit eselon I Kemenkumham yang dibentuk sejak tahun 2000 lalu. Ditjen AHU sendiri merupakan pemekaran dari Direktorat Hukum dan Perundang-undangan. Namun begitu tetap saja memiliki perbedaan.  Direktorat Hukum dan Perundang-undangan, tidak hanya dimekarkan menjadi Ditjen AHU saja, melainkan menjadi dua. Pemekaran pertama adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Adapun fokus dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan ini adalah penyusunan peraturan perundangan-undangan. Kedua, Ditjen AHU yang berfokus pada tugas pelayanan hukum masyarakat, mencakup ( hampir ) semua bidang hukum secara umum. 


Semakin luasnya pelayanan hukum yang dilakukan Ditjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Dirjen AHU ), dibantu tugas oleh satu orang Sekretaris Jenderal dan lima orang Direktur. Para direktur, bertugas mengurusi pelayanan untuk bidang Pidana, Perdata, Tata Negara ( seperti urusan kewarganegaraan di awal tulisan ), Otoritas Pusat Hukum Internasional, dan tentunya Teknologi Informasi. Lima orang Direktur ini, bersinergi demi mewujudkan visi “Masyarakat memperoleh kepastian hukum.”

Sampai di sini saya ingin bertanya pada pembaca blog ini, selain administrasi kewarganegaraan, apa saja administrasi hukum yang biasanya dibutuhkan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, silakan cek website ahu.go.id. Di situ kita akan dapati bahwa beberapa pelayanan administrasi hukum, sudah bisa diakses sehingga memudahkan masyarakat.

Secara rinci pelayanan administrasi hukum yang bisa diakses, di antaranya:
1. Aneka administrasi Penunjang Kemudahan Berusaha Beberapa tahun belakangan, pemerintah menggenjot kinerja dan kemudahan berusaha ( ease of doing business ). Salah satu kontribusi AHU, adalah mempercepat pembentukan badan usaha. Bahkan telah tersedia layanan AHU Online, mencakup pendirian dan pengintegrasian CV ( Comanditaire Venootschap ) dan PT ( Perseroan Terbatas ) bisa secara digital. Tidak hanya mendaftarkan badan usahanya, kalau mau pesan nama perseroannya juga bisa melalui AHU Online.
2. Membangun Organisasi atau Perkumpulan  Tidak hanya membuat CV atau PT, warga negara Indonesia yang mau membangun organisasi baik tujuan profit maupun non-profit bisa mendaftarkannya secara online. Semua jenis perkumpulan, di antaranya bentuk Yayasan, Koperasi, dan Partai Politik ( Parpol ). Seperti badan usaha, boleh banget kalau mau pesan nama melalui AHU Online.
3. Pengurusan Wasiat  Kalau sudah punya aset atau harta, yang sekiranya di masa mendatang bisa bermanfaat buat keturunan, atau justru bisa disalahgunakan pihak lain, atau punya potensi konflik, ada baiknya membuat wasiat dan mendaftarkan ke Ditjen AHU. Bikin wasiatnya tetap di depan Notaris tetapi sebaiknya dilengkapi dengan pelaporan melalui AHU Online.
4. Fidusia Jika membeli kendaraan bermotor atau barang elektronik melalui kredit atau utang piutang, sebaiknya bisa mempelajari cara mendapatkan jaminan fidusia. Jangan sampai, sudah susah-susah membayar ( pakai nyicil ), tiba-tiba ditarik barangnya.
5. Pelayanan Notaris Masing – masing layanan di atas mungkin saja butuh pelayanan dari notaris. Nah, Ditjen AHU juga terkaitan dengan para notaris. Mulai pendaftaran notaris, pendaftaran ujian dan pengangkatan notaris.

Adapun jumlah total seluruh pelayanan hukum ada 93 jenis. Dan 47 layanan hukum di antaranya, sudah tersedia melalui aplikasi AHU Online atau bisa diakses melalui ahu.go.id. Sedangkan 43 layanan masih dikerjakan secara manual.  Sampai di sini saya mulai paham bahwa sebaiknya sebagai warga negara Indonesia harus bisa memanfaatkan layanan hukum tersebut.

Terlebih lagi buat kamu yang berencana ingin menikah dengan bule alias warga negara asing. Jadi, mulai sekarang sudah harus tahu tentang Administrasi Hukum Umum. Semoga bermanfaat.

Simple dan konsisten

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of